Kota Bima (12/5/26), Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima berhasil mengamankan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial AZ (44), di penginapan Clean Home Stay, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Imigrasi, yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau paspor yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, AZ terbukti melanggar Pasal 116 juncto Pasal 71 huruf b UU NO 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Selain itu petugas juga menemukan fakta bahwa ybs menggunakan dokumen dan keterangan palsu saat memperoleh Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan bentuk pelanggaran yang tertera pada Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima telah melakukan tindakan detensi dan deportasi terhadap yang bersangkutan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 11 Mei 2026. Selain itu, petugas Imigrasi juga telah mengusulkan tindakan penangkalan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima menegaskan akan terus menjalankan arahan dan petunjuk Direktur Jenderal Imigrasi melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat” dan menerapkan selective policy, yaitu hanya Warga Negara Asing yang memberikan manfaat yang dapat masuk dan berkegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Humas Imigrasi Bima

Bima - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Bima Rabu (29/04/2026) melaksanakan operasi gabungan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian serta sinergi antar instansi terkait dalam pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Bima. Kegiatan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Bima dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Muhammad Yusuf.

Kegiatan pertama dilaksanakan di Kalimaya Dive Resort. Tim disambut oleh Aji selaku manajer, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi dari warga negara asing (WNA) yang sedang menginap dan berlibur di lokasi tersebut. Selain itu dilakukan pula pengecekan terhadap izin operasional dan kepatuhan dalam pembayaran pajak oleh instansi terkait. Pengecekan juga terfokus pada kegiatan orang asing yang berlibur disana, terutama menyasar kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum perundang - undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi keimigrasian di tempat tersebut serta pelanggaran lainnya.

Kegiatan dilanjutkan, dengan lokasi pemeriksaan di Ocean Mantra Village. Tim gabungan disambut oleh Bapak Adi selaku manajer, kemudian melakukan koordinasi awal sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan. Dalam kegiatan tersebut, tim juga melakukan pertemuan dan wawancara dengan pemilik perusahaan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan administratif dan klarifikasi oleh masing-masing instansi yang tergabung dalam TIMPORA, meliputi unsur Imigrasi, Pajak, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi oleh pihak pengelola. Oleh karena itu, masing-masing instansi memberikan catatan dan arahan teknis guna memastikan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan Kodim turut memberikan imbauan kepada pihak pengelola dan tenaga kerja asing agar senantiasa mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam aspek keimigrasian, ketenagakerjaan, serta ketertiban umum.

Kegiatan operasi gabungan ini merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima bersama TIMPORA dalam memperkuat pengawasan orang asing serta meningkatkan kepatuhan hukum guna

KOTA BIMA - Kabupaten Bima dikenal dengan destinasi pariwisata yang masih asri dan sering dikunjungi oleh wisatawan asing di Pulau Sumbawa. Kabupaten Bima juga merupakan suatu destinasi singgah yang menarik dengan menawarkan pantai dan destinasi pulau yang indah untuk dikunjungi dan meningmati pengalaman baru tanpa hiruk pikuk Kota Besar. Masih banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Bima untuk menikmati pengalaman yang berbeda di ujung barat Pulau Sumbawa ini. Hal ini juga membuka geliat perekonomian bagi masyarakat disekitarnya. Meski demikian kedatangan orang asing di sini tidak membawa dampak negatif dan diperlukan mitigasi resiko untuk menanggulanginya. Kantor Imigrasi Bima bersama dengan Tim Pengawasan orang Asing (TIMPORA) merupakan suatu bentuk kolaborasi antar instansi dalam pengawasan orang asing yang berkegiatan di Kabupaten Bima.

Demi selalu menjaga komitmen penegakan hukum keimigrasian terutama dalam pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Bima melaksanakan Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 april 2026. Kegiatan di buka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Bima Bapak Joko Widodo S.E., M.H, dalam sambutannya ia yang menyampaikan bahwa kegiatan Rapat TIMPORA tingkat Kabupaten Bima ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen nyata Kantor Imigrasi Bima dalam meningkatkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Kabupaten Bima. Kegiatan Rapat Koordinasi TIMPORA ini juga merupakan suatu bentuk sinergitas antar instansi untuk berkolaborasi dalam melakukan Pengawasan Keimigrasian bagi orang asing. Imigrasi tidak bisa berdiri sendiri dan perlu dukungan data serta informasi - informasi terkait orang asing yang ada di Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak serta instansi yang telah hadir untuk mendukung berjalannya rapat Koordinasi TIMPORA ini.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan pula materi terkait Tindak Administratif Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian serta aktivitas orang asing di Wilayah Kabupaten Bima oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku Kasi Inteldakim dan Bapak Ida Bagus Satriya Bimantara Putra selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Bima. Bapak Muhammad Yusuf juga menyampaikan agar dalam pengawasan orang asing, koordinasi dan sepemahaman terkait dengan aturan keimigrasian merupakan suatu langkah kongkrit agar seluruh instansi yang memiliki kewenangan pengawasan orang asing saling mendukung demi terciptanya keamanan dan juga dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima. Para stake holder diharapkan juga untuk ikut serta mengawasi kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing. Sehingga orang asing yang ada dan berkegiatan di Kabupaten Bima melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki demikian tambahnya.

Pengawasan keimigrasian merupakan wujud kebijakan Selective Policy atau kebijakan selektif yang mengatur bahwa orang-orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan negara yang bisa masuk dan berkegiatan di Indonesia. Sebagai bentuk penegakan kedaulatan negara, kehadiran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) ditujukan untuk menjamin tetap terpeliharanya stabilitas kepentingan nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Bima dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlintasan orang antar negara serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HUMAS IMIGRASI BIMA

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai memberlakukan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau tugas administratif. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 dan berlaku mulai Jumat (10/4/2026).

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa kebijakan ini untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih efisien, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

"Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa," ujar Hendarsam pada Rabu (8/4/2026).

ASN yang tetap bertugas seperti biasa di hari Jumat meliputi seluruh personel yang bertugas di Kantor Imigrasi (pelayanan paspor dan izin tinggal), tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.

Ditjen Imigrasi juga melakukan pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.

Sebagai penutup, Hendarsam Marantoko memberikan pesan bagi seluruh jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tetap memprioritaskan kepentingan publik.

"Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun," pungkas Hendarsam.

Humas Imigrasi Bima

Bima — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima mengikuti kegiatan pengarahan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan secara virtual bersama seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tugas dan fungsi keimigrasian serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa transformasi layanan keimigrasian tidak hanya berfokus pada digitalisasi sistem, tetapi juga menuntut adanya perubahan pola pikir aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Imigrasi menekankan bahwa Imigrasi harus hadir sebagai institusi yang benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Prinsip “Imigrasi untuk Rakyat” menjadi landasan dalam menyederhanakan proses layanan, mengurangi hambatan birokrasi, serta membenahi sistem antrean agar lebih efektif dan efisien.

Selain itu, penguatan tugas dan fungsi keimigrasian juga menjadi perhatian utama dalam pengarahan tersebut. Setiap satuan kerja diminta untuk memastikan pelaksanaan fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berjalan secara optimal dan selaras dengan kebijakan transformasi organisasi.

Direktur Jenderal Imigrasi juga menegaskan bahwa membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya melalui pengembangan sistem berbasis teknologi. Pendekatan humanis serta pengalaman pelayanan yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

“Transformasi tidak hanya tentang digitalisasi, tetapi tentang perubahan pola pikir. Imigrasi untuk rakyat harus diwujudkan melalui proses yang sederhana, hambatan yang minim, dan pelayanan yang memberikan pengalaman positif,” tegas Direktur Jenderal Imigrasi.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang cepat, transparan, dan berintegritas, serta senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian.

Humas Imigrasi Bima